Kompas.com - My Zone
 

KOMPAS.com - Nasional

   News and Service

 
Presiden Teken Keppres Satgas TKI
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   20:47)
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah meneken surat Keputusan Presiden mengenai pembentukan Satuan Tugas Perlindungan TKI, Selasa 5/7/2011.
 
Menkes: Pejabat Jangan Terima Hadiah
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   20:29)
Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, Selasa 5/7/2011, mengimbau bawahannya untuk terus bekerja profesional dan menjaga integritasnya.
 
Media Jangan Hanya Kejar Kecepatan
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   20:13)
Saat ini tak jarang media hanya mengedepankan kecepatan, bukan ketepatan. Namun, hal itu cenderung mengabaikan kode etik jurnalistik.
 
Fraksi Partai Hanura Tuding BK Tak Adil
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:56)
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Akbar Faisal, mempertanyakan Badan Kehormatan yang akan memberikan sanksi kepada salah satu rekannya.
 
Satu Persen Pertumbuhan Serap 440.000
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:56)
DPR RI menghendaki bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 tidak hanya tinggi tetapi juga berkualitas.
 
Mirwan Amir Tuduh Nazaruddin Berbohong
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:56)
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi Demokrat Mirwan Amir menilai tudingan Nazaruddin terhadap dirinya adalah kebohongan belaka.
 
Ahmad Yani Terus Melaju
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:56)
Kabar bergabungnya Ahmad Yani ke kubu Akhmad Muqowam menjelang dimulainya bursa ketua umum Partai Persatuan Pembangunan masih diragukan.
 
Pimpinan DPR-BK Saling Lempar Tiga Nama
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:24)
Pimpinan DPR dan Badan Kehormatan DPR saling melempar tanggung jawab soal pengumuman nama anggota-anggota DPR yang kena sanksi.
 
KPK: Nazaruddin Tak Serahkan Bukti Apa Pun
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:07)
KPK menyatakan, hingga saat ini belum ada bukti-bukti yang diantarkan Nazaruddin kepada KPK terkait nama-nama yang disebutnya menerima dana.
 
Sayuti: PDK Tetap Lanjutkan Konsolidasi
(KOMPAS.com - Nasional, 5 July 2011   19:07)
PDK terus memperkuat kepengurusan di daerah dari yang sekarang 100 persen di provinsi dan 412 kabupaten /kota atau sekitar 82 persen dari total.
 

Comments are closed.