KOMPAS.com - Nasional |
News and Service |
|
Radikalisme Ancaman Baru bagi Demokrasi |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 16:11) |
Menguatnya fanatisme dan radikalisme keagamaan maupun kesukuan merupakan ancaman baru bagi demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia. |
|
Diperlukan, Subkomisi Intelijen |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 15:14) |
Sebuah tim kecil atau panitia kerja yang akan dibentuk untuk mengawasi kinerja aparat intelijen negara dipandang tidak cukup. |
|
Dialog dengan Ahmadiyah Kembali Digelar |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 15:10) |
Menag Suryadharma Ali memastikan dialog antara ormas dan unsur-unsur Islam dengan Jemaah Ahmadiyah Indonesia akan kembali digelar pekan depan. |
|
Suryadharma Sesalkan JAI Tak Mau Dialog |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 15:06) |
|
|
Tak Ada Kudeta yang Diiklankan |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 15:00) |
Kabar adanya sejumlah purnawirawan jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah dapat dianggap bukan masalah serius. |
|
Manusia Itu Spiritualis... |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 21:38) |
Krisis kemanusiaan saat ini tak lepas dari latar krisis persepsi masyarakat dalam memandang manusia hanya dari dimensi kehidupan fisiknya semata. |
|
Jangankan Intelijen, Bola Saja ada Aturannya |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 20:49) |
RUU Intelijen yang tengah digodok dipandang penting disahkan. Pasalnya, kegiatan intelijen berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. |
|
Teror Bom Buku, Rekayasa |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 19:30) |
Pengamat intelijen Suripto mengaku heran mengapa Kepolisian RI seolah tak berdaya mengungkap pelaku di balik serangkaian teror bom. |
|
Jimly : KPK Bukan untuk Pelampiasan Konflik |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 18:43) |
Pengamat politik Jimly Asshiddiqie menilai tindakan Yusuf Supendi melaporkan Anis Matta terkait dugaan penggelapan dana Pilkada tidak tepat. |
|
KY Sulit Pantau Kinerja Hakim di Daerah |
(KOMPAS.com - Nasional, 26 March 2011 05:49) |
Kinerja hakim-hakim di daerah, terutama di luar Pulau Jawa, sulit dipantau oleh Komisi Yudisial yang hanya mengandalkan laporan dari masyarakat. |
|